Upah Minimum Provinsi (UMP) di seluruh daerah di Indonesia sudah ditetapkan naik per bulan November 2022. Hal ini sejalan dengan Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan No. 18 Tahun 2022.
Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah kenaikan Upah Minimum Provinsi di seluruh daerah di Indonesia cukup bervariasi.
Kenaikan UMP dengan persenan tertinggi terjadi di Sumatera Barat yang mencapai 9.15%. Kenaikan terendah terjadi di Maluku yang mengalami kenaikan hanya 4% saja.
Tak ketinggalan, UMP DKI Jakarta juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini tentunya mendapatkan kesan positif bagi banyak masyarakat Jakarta, mengingat DKI Jakarta bisa dikatakan sebagai kota bagi para pekerja.Â
Untuk itu, simak penjelasan dari artikel LinovHR untuk mengetahui penjelasan tentang Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta berikut ini!
Berapa Kenaikan UMR Jakarta 2023?
Dilansir dari Detik Finance, perhitungan kenaikan UMP 2023 ini adalah jalan tengah atau solusi terbaik antara buruh dan pengusaha. Hal ini dilihat dari rata-rata kenaikan UMP yang mencapai 7,50% pada rentang alpha 0.20.
Dalam kenaikan UMP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, UMP DKI Jakarta menempati urutan teratas dengan kenaikan mencapai 5,6%.
Secara langsung membuat Upah Minimum Provinsi Jakarta 2023 akan naik menjadi Rp4.901.798.
Di balik itu, ada pula provinsi yang mengalami kenaikan UMP terendah, yaitu Jawa Tengah dengan persenan 7.88% atau sekitar Rp1.958.670.Â
Dasar Penetapan UMP Jakarta 2023
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta sudah resmi menaikkan UMP Jakarta 2023 sebesar 5.60% menjadi Rp4.9 juta.
Dilansir dari Kompas, Kepala Disnakertrans DKI Jakarta mengatakan bahwa kenaikan UMR Jakarta 2023 sudah melalui tahap finalisasi dan tidak dapat diubah lagi.
Penetapan mengenai kebijakan UMR DKI Jakarta diputuskan melalui keputusan Gubernur No 1153 Tahun 2022. Pada keputusan tersebut, UMR Jakarta mengalami kenaikan dengan rentang nominal Rp259.944.Â
Semuanya telah diatur melalui kesepakatan buruh dan pengusaha yang mengacu pada Permenaker Nomor 18 Tahun 2022.
Kenaikan UMP Jakarta dalam 5 Tahun Terakhir
Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta dalam 5 tahun belakangan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Sejak 2017 sampai 2023, kenaikan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta selalu stabil di atas 8%.
Akan tetapi, pada saat pandemi Covid-19 di tahun 2021 pemerintah tidak menaikkan UMP Jakarta karena saat itu perekonomi indonesia sedang menurun.
Sementara itu, setelah melewati era pandemi Covid-19 pada tahun 2022, UMP Jakarta mengalami kenaikan sampai dengan nominal 4 juta rupiah.
Nominal tersebut menjadikan DKI Jakarta dengan UMP tertinggi saat itu karena satu-satunya provinsi yang melampaui 4 juta.
Selain itu, nominal UMP DKI Jakarta pada tahun 2022 lebih tinggi 2,5 kali lipat dari UMP Jawa tengah. Untuk itu, berikut kenaikan UMP Jakarta dalam beberapa tahun terakhir, antara lain:
Tahun | % dari tahun sebelumnya |
Jumlah |
2017 | 8.25% | Rp3.355.750 |
2018 | 8.71% | Rp3.648.036 |
2019 | 8.03% | Rp3.940.973 |
2020 | 8.28% | Rp4.267.349 |
2021 | 3,27% | Rp4.416.186 |
2022 | 5.1% | Rp4.641.864 |
2023 | 5.6% | Rp4.901.798 |
Baca Juga: Sah! Segini Upah Minimum 2023 Seluruh Provinsi di Indonesia
Permudah Penyesuaian Upah Minimum dengan Software Payroll LinovHR
Kenaikan UMP di seluruh daerah tentunya akan mengalami kenaikan seiring bertambahnya tahun, termasuk UMP DKI Jakarta. Oleh karena itu, perusahaan perlu terus menyesuaikan kenaikan UMP yang terjadi di Indonesia.Â
Perusahaan tidak perlu repot-repot membuat penyesuaian UMP tiap tahun secara manual, karena hal itu sangat kurang efektif. Oleh sebab itu, Software Payroll dari LinovHR akan mempermudah perusahaan dalam menyesuaikan UMP dengan otomatis.
Dengan menggunakan Software Payroll LinovHR, perusahaan dapat menyesuaikan gaji yang diterima karyawan dengan kenaikan UMP untuk setiap daerah dengan mudah.
Perubahan yang sudah dimasukkan akan langsung terekam dalam sistem sehingga penggajian pada periode berikutnya dapat langsung menyesuaikan.
Selain itu, Software Payroll LinovHR juga memiliki kalkulator PPh 21. Kalkulator tersebut akan memudahkan perusahaan dalam mengetahui pajak penghasilan yang harus dibayar karyawan setelah mengalami penyesuaian upah.
Segala kemudahan pengelolaan gaji karyawan ada pada Software Payroll LinovHR. Oleh karena itu, segera gunakan aplikasinya sekarang!