Setiap perusahaan tentu ingin terus meningkatkan kinerja dari masa ke masa. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai hal. Salah satunya dengan merekrut karyawan atau Tenaga Kerja Asing (TKA).
Namun, untuk melakukannya, perusahaan perlu mengikuti tata cara dan prosedur yang berlaku. Berikut penjelasannya.
Dasar Hukum Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
Dalam rangka penggunaan jasa TKA, ketentuan perizinannya telah tercantum dalam UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Bab 8 mengenai Tenaga Kerja Asing.
Pada Pasal 42 Undang-Undang tersebut, menyebutkan beberapa aturan, di antaranya setiap pengguna jasa tenaga kerja asing wajib mempunyai izin tertulis dari pihak menteri atau pejabat yang telah ditunjuk.
Lalu, pada Pasal 43 ayat 2 juga disebutkan bahwa diperlukan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Nah, dalam RPTKA tersebut, harus tercantum beberapa hal, berikut rinciannya.
- Terdapat alasan penggunaan tenaga asing
- Mencantumkan jabatan dan kedudukan tenaga asing dalam struktur organisasi
- Berapa lama jangka waktu penggunaan jasa TKA
- Menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping tenaga asing
TKA tidak diperkenankan mengisi jabatan personalia dalam suatu perusahaan. Selain itu, perusahaan pun harus mengutamakan pekerja asal Indonesia untuk mengisi seluruh jabatan yang tersedia.
Baca juga: Mengenal PPh Pasal 24: Regulasi untuk Atur Pajak Luar Negeri
Badan yang diizinkan Menggunakan Tenaga Kerja Asing
Dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan beberapa badan yang diperbolehkan memberi kerja pada TKA. Badan yang dimaksud antara lain:
- Instansi pemerintahan
- Badan-badan internasional
- Kantor perwakilan negara asing
- Organisasi internasional
- Kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, kantor perwakilan berita asing
- Perusahaan asing swasta, badan usaha asing yang terdaftar di instansi berwenang
- Badan hukum berdiri berlandaskan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas atau Yayasan
- Lembaga sosial, keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan
- Usaha jasa impresariat
Syarat Perusahaan untuk Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
Sebelum menggunakan TKA, perusahaan harus memenuhi beberapa syarat berikut ini:
- Sudah mempunyai RPTKA.
- Telah membayar DKP – TKA (Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing).
- Memberikan asuransi untuk TKA yang bekerja kurang dari enam bulan.
- Mengikutsertakan TKA dalam program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) jika bekerja kurang dari enam bulan.
- Menunjuk pendamping yang bertujuan untuk alih teknologi dan keahlian TKA.
- Memberikan fasilitas pendidikan dan bahasa untuk TKA.
- Memberikan pelatihan serta pendidikan untuk tenaga kerja pendamping.
Baca juga: 5 Contoh Program Pelatihan Karyawan dan Manfaatnya
Dokumen yang diperlukan sebagai Syarat Menggunakan Tenaga Kerja Asing
Selain syarat, ada pula dokumen yang perlu disiapkan oleh perusahaan sebagai syarat penggunaan jasa TKA. Berikut rinciannya:
- Rancangan perjanjian kerja.
- Bagan struktur organisasi secara lengkap.
- Surat pernyataan penunjukan Tenaga Kerja Pendamping dari dalam negeri.
- Surat pernyataan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan TKA.
- Surat pernyataan atas kondisi darurat serta mendesak dari Pemberi Kerja TKA.
Tata Cara Perizinan Tenaga Kerja Asing Melalui TKA Online
Perusahaan yang hendak mendaftarkan pekerja asing, dapat menggunakan aplikasi TKA Online pada laman tka-online.kemnaker.go.id. Lalu, login pada akun perusahaan.
Berikut urutan prosedur pendaftarannya:
- Registrasi untuk mendapatkan antrean online RPTKA
- Mengisi form dokumen RPTKA dengan lengkap
- Mengunggah dokumen yang diperlukan
- Lewati proses verifikasi RPTRA dan Kemenaker melakukan penjadwalan ekspos
- Menyampaikan pengesahan dari RPTKA dalam jangka waktu 2 hari kerja setelah syarat lengkap
- Menjadi pemegang RPTKA yang sah
Sanksi Bagi Pelanggar Ketentuan Perizinan TKA
Bagi perusahaan yang melanggar persyaratan, tata cara, dan prosedur perizinan pekerja asing, akan diberikan sanksi sebagai berikut.
1. Penundaan Layanan
Jika perusahaan tidak mendaftarkan pekerja asing dalam program asuransi dan JSN (Jaminan Sosial Nasional) akan dikenakan sanksi penundaan pelayanan izin pekerja oleh Kementerian Tenaga Kerja.
2. Penghentian Proses Perizinan Secara Sementara
Sanksi ini berlaku apabila perusahaan pengguna jasa TKA tidak memiliki RPTKA yang disahkan oleh pemerintah. Selain itu, bagi perusahaan yang tidak menunjuk pendamping untuk TKA juga dikenakan sanksi serupa.
3. Pencabutan Notifikasi
Apabila perusahaan telah mempekerjakan pekerja asing dalam jabatan personalia maka akan dikenakan sanksi ini. Lalu, jika perusahaan juga tidak membayar biaya DKP – TKA pun akan terkena hukuman ini.
Penutup
Demikian tata cara dan persyaratan atas penggunaan jasa TKA untuk perusahaan. Diharapkan, perusahaan Anda dapat memahami, memenuhi, dan mengikuti prosedur sesuai aturan.
Dengan begitu, perusahaan Anda dapat menggunakan jasa TKA tanpa meninggalkan tenaga kerja dari dalam negeri.
