Apa Itu PMTK dalam PHK Karyawan? Berikut Ketentuannya

PMTK adalah istilah yang hingga saat ini masih melekat jika berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja. Peraturan ini mengatur hak-hak yang harus diterima karyawan ketika menjalani proses PHK dari perusahaannya.

Peraturan ini menjadi rujukan dalam perhitungan pesangon yang wajib diberikan perusahaan kepada karyawan yang di PHK.

Bagi Anda yang masih cukup bingung dengan peraturan ini, LinovHR akan menjelaskannya pada artikel berikut.

Apa Itu PMTK?

PMTK adalah singkatan dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja yang mengarah pada aturan-aturan mengenai hak buruh/ karyawan dalam proses PHK yang tertuang dalam Kepmenaker No. Kep-150/ MEN/ 2000.

Kemudian, peraturan ini direvisi Kepmenakertrans dengan No. KEP-78/ MEN/ 2001.

Sampai saat ini istilah PMTK masih sering digunakan, walaupun sudah ada aturan terbaru yang mengatur hak-hak karyawan dalam PHK.

PMTK sendiri menjadi hukum yang mengatur mengenai besaran pembayaran hak-hak karyawan saat terjadi pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan.

Pesangon yang Didapat Pekerja saat Terjadi PHK

Ketika perusahaan memutus hubungan kerja kepada karyawannya, HRD akan menghitung hak-hak karyawan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan. Salah satunya akan mendapatkan uang pesangon.

Besaran uang pesangon yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, telah diatur dalam pasal 156 ayat 2, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Lalu direvisi dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker, yaitu sebagai berikut:

Upah bulanan yang dimaksud merupakan gaji pokok dan tunjangan-tunjangan lain yang bersifat tetap dan diterima karyawan.

Besaran UPMK

Selain itu, hak karyawan lainnya saat mendapat PHK yakni uang penghargaan masa kerja. Berdasarkan Pasal 156 ayat (3) berikut besaran besaran UPMK:

• Masa kerja 3 s/d <6 tahun: 2 bulan upah
• Masa kerja 6 s/d <9 tahun: 3 bulan upah
• Masa kerja 9 s/d <12 tahun: 4 bulan upah
• Masa kerja 12 s/d <15 tahun: 5 bulan upah
• Masa kerja  15 s/d <18 tahun: 6 bulan upah
• Masa kerja 18 s/d <21 tahun: 7 bulan upah
• Masa kerja 21 s/d <24 tahun: 8 bulan upah
• Masa kerja 24 lebih: 10 bulan upah

Besaran UPH

Karyawan yang mengalami PHK juga akan menerima UPH atau Uang Pengganti Hak sebagai hak mereka, hal ini sudah diatur berdasarkan Pasal 156 ayat (4).

• Cuti tahunan karyawan yang belum diambil dan belum hangus.
• Ongkos pulang untuk karyawan dan keluarganya ke tempat karyawan diterima kerja.
• Penggantian biaya perumahan, pengobatan dan perawatan yang ditetapkan 15% dari uang pesangon atau UPMK untuk karyawan yang memenuhi syarat.
• Hal lainnya yang ditetapkan dalam perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan.

Baca Juga: Apa Saja Perbedaan Pesangon PHK dan Resign

Apa Itu 1 PMTK?

Sejak diberlakukannya UUTK atau Undang-undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2003, perhitungan pesangon sudah merujuk pada UUTK ini.

Namun, kebanyakan orang sudah familiar dengan sebutan PMTK. Nah, PMTK sendiri terbagi menjadi dua, yaitu 1 PMTK dan 2 PMTK.

1 PMTK adalah perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawan dan wajib membayar uang pesangon sebesar 1 kali upah karyawan, dengan ketentuan:

• 1 kali upah per bulan, yang sesuai dengan Pasal 156 ayat (2)
• 1 kali ketentuan uang penghargaan masa kerja berdasarkan Pasal 156 ayat (3)
• Uang penggantian hak berdasarkan Pasal 156 ayat (4)

Namun, pemberian 1 PMTK ini hanya berlaku untuk perusahaan yang melakukan PHK karena alasan pailit, seperti yang tertuang dalam pasal 156.

Sederhananya bisa kita contohkan, seorang karyawan pabrik di PHK setelah bekerja selama 4,5 tahun karena perusahaan mengalami kerugian terus menerus dan menyatakan pailit.

Upah karyawan itu Rp4.000.000 (upah pokok dan tunjangan tetap). Ia masih memiliki sisa cuti tahunan 5 hari sejak terjadi PHK.

Sesuai dengan Undang-undang, ia berhak atas pesangon 1 PMTK dengan perhitungan:

Perlu dicatat, upah karyawan yang menjadi dasar perhitungan pesangon, UPMK, serta UPH merupakan gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang sifatnya tetap.

Untuk gaji pokok serta tunjangan tetap dan tidak tetap merupakan komponen utama penghasilan karyawan dalam slip gaji.

Semantara THR, bonus, komisi, hingga upah lembur itu komponen penambah penghasilan.

Apa Itu 2 PMTK?

Istilah 2 PMTK adalah pemutusan hubungan kerja, yang mana perusahaan wajib membayar uang pesangon sebesar 2 kali upah satu bulan, dengan ketentuan:

• 2 kali uang pesangon berdasarkan Pasal 156 ayat (2)
• 2 kali UPMK berdasarkan Pasal 156 ayat (3)
• UPH berdasarkan Pasal 156 ayat (4)

Contoh sederhananya, seorang karyawan sudah bekerja kurang lebih 5 tahun di sebuah perusahaan, dengan gaji Rp5.000.000 per bulan.

Setelah berjalan sekian lama, perusahaan mengalami situasi yang  sulit dan terus mengalami kerugian. Manajemen pun memutuskan melakukan efisiensi.

Maka sesuai dengan Pasal 164 ayat 1 UU Ketenagakerjaan, perusahaan dapat melakukan PHK terhadap karyawan karena perusahaan tutup untuk melakukan efisiensi.

Maka, berdasarkan Pasal 164 ayat (3), perusahaan harus memberikan 2 kali PMTK dengan perhitungan:

Hitungan Pesangon Lebih Mudah Bersama Software Payroll LinovHR

PMTK adalah salah satu peraturan yang memastikan bahwa perusahaan memenuhi seluruh hak karyawan ketika mereka melakukan PHK.

Pemberian pesangon ini diharapkan bisa menunjang kehidupan karyawan sampai menemukan pekerjaan baru.

Maka itu, seluruh proses perhitungan pesangon dan hak karyawan perlu dilakukan dengan tepat dan akurat. Proses penghitungan harus dilakukan dengan kehati-hatian yang tinggi. Sebab, banyak komponen yang perlu diperhitungkan agar tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan.

Karena itulah, mulai mengaplikasikan software payroll di perusahaan adalah solusi terbaik untuk HR. Apalagi tugas HR bukan sekadar melakukan penghitungan uang gajian dan pesangon..

Software payroll bisa memudahkan Anda dalam menghitung dan mengelola pesangon karyawan secara otomatis dengan tingkat akurasi dan keamanan yang tinggi. Nah, salah satunya bisa didapatkan dengan Software Payroll LinovHR.

Software Payroll LinovHR didukung dengan fitur-fitur andal membuat proses penghitungan pesangon lebih akurat dan mampu meminimalisir human error.

Untuk memastikan seluruh komponen pesangon dihitung dengan tepat, Anda bisa memanfaatkan fitur Payroll Component yang ada di software ini.

Nantinya, seluruh komponen yang akan Anda hitung seperti gaji pokok, tunjangan, pajak, dan komponen lainnya bisa dimasukkan, dan akan dihitung secara otomatis dengan fitur Payroll Process.

Setelah perhitungan selesai, Software Payroll LinovHR akan secara otomatis menghasilkan slip gaji yang bisa Anda langsung kirimkan kepada karyawan dengan menu Blast yang ada di Fitur Salary Slip. 

Selain itu, setelah seluruh perhitungan pesangon selesai, HR pun bisa mengunduh laporan payroll secara digital dengan memanfaatkan fitur E-Payroll.

Tidak cuma dilengkapi dengan berbagai fitur canggih, Software Payroll LinovHR juga didukung dengan keamanan dan sistem yang terintegrasi.

Tunggu apalagi, ajukan demo gratisnya sekarang juga!