Apa itu Desentralisasi? ini Asas, Serta Kelebihan dan Kekurangan

 

Desentralisasi adalah salah satu unsur penting dalam pemerintahan. Akan tetapi, asas ini memiliki kelebihan dan kekurangan.

Untuk memahaminya, perlu dilakukan analisis mendalam sehingga pemahaman tentang dasar pengertian desentralisasi bisa terbentuk dan menghasilan kesimpulan yang valid.

Untuk lebih paham mengenai desentralisasi, berikut LinovHR menyajikan ulasannya untuk Anda! 

 

Pengertian Desentralisasi

Desentralisasi adalah upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka penyerahan kebijakan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri.

Sementara dalam KBBI, desentralisasi merupakan sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah dan atau penyerahan sebagian wewenang pimpinan kepada bawahan (atau pusat kepada cabang dan sebagainya).

Ditinjau dari segi bahasa, desentralisasi berasal dari bahasa Belanda yang merupakan gabungan dua kata, yaitu de yang berarti “lepas”, dan centerum yang berarti pusat.

Istilah ini sebenarnya merujuk kepada kebijakan pada sebuah organisasi yang secara sederhana dapat diartikan sebagai penyerahan kewenangan.

Jadi dapat disimpulkan desentralisasi adalah pemberian kewenangan atau tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

 

Bentuk Desentralisasi

Terdapat berbagai bentuk kegiatan utama penerapan desentralisasi. Hal ini berguna untuk membedakan berbagai konsep tersebut guna melihat banyak dimensi dari tipe pemerintahan ini.

Berikut ini beberapa bentuk yang pernah dipraktekkan pemerintah dari berbagai negara:

 

1. Dekonsentrasi Wewenang Administratif

Yang dimaksud dengan dekonsentrasi adalah tidak melibatkan penyerahan atau pelimpahan kewenangan untuk mengambil keputusan atau keleluasaan dalam membuat keputusan, saat adanya pergeseran pekerjaan dari departemen pusat kepada perwakilannya yang ada di daerah.

 

2. Delegasi Kepada Penguasa Otorita

Delegasi di sini maksudnya adalah menyerahkan tugas-tugas khusus atau delegasi wewenang khusus kepada suatu organisasi yang secara langsung berada di bawah pengawasan pusat, di mana sebelumnya sudah dilimpahkan pengambilan keputusan dan kewenangan manajerialnya.

 

3. Devolusi Kepada Pemerintah Daerah

Beberapa fungsi tertentu dilaksanakan secara mandiri oleh unit-unit yang telah dibentuk pemerintah pusat.

Di mana keadaan ini merujuk pada pemerintah pusat yang mentransfer kewenangan kepada pemerintah daerah dalam hal pengambilan keputusan, keuangan dan manajemen.

Inilah yang dimaksud dengan devolusi pada pemerintah daerah.

 

4. Pemindahan Fungsi dari Pemerintah Kepada Swasta

Hal ini juga biasa disebut dengan privatisasi, yang berarti sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, serta tanggung jawab administrasi tertentu diserahkan otoritas dan kekuasaannya kepada organisasi swasta.

 

Baca juga: Demokrasi Terpimpin: Kelebihan dan Kekurangan Serta Sejarahnya di Indonesia

 

Jenis Desentralisasi

Desentralisasi tak hanya memiliki pengertian dan bentuk yang beragam, asas ini juga memiliki beberapa jenis dengan masing-masing fungsinya, di antaranya yaitu:

1. Politik. Jenis desentralisasi ini bertujuan untuk memberi semangat kepada masyarakat atau perwakilan terpilih agar lebih memihak banyak dalam pengambilan keputusan publik. Hal ini mendapat dukungan demokratisasi dengan memberikan pengaruh lebih besar kepada warga negara, atau perwakilan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, meski sering dikaitkan dengan politik pluralistik dan pemerintahan perwakilan.
2. Administrasi. Desentralisasi administrasi bertujuan untuk mengembalikan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya keuangan untuk menyalurkan layanan publik di antara berbagai tingkat pemerintahan. Selain itu, hal ini juga mempunyai tiga bentuk utama, yaitu dekonsentrasi, delegasi, dan devolusi.
3. Fiskal. Jenis desentrasisai yang satu ini bertujuan agar daerah mendapat kesempatan untuk menggali lagi berbagai sumber dana untuk menunjang jalannya fungsi fiskal yang efektif. Dana tersebut diperoleh baik secara lokal maupun ditransfer dari pemerintah pusat. Tipe ini juga memiliki kewenangan untuk membuat keputusan tentang pengeluaran.
4. Ekonomi atau pasar. Tipe yang terakhir ini memberi tanggung jawab penuh akan segala sesuatu yang berkaitan dengan sektor publik ke sektor privat.

 

Tujuan Desentralisasi

Dalam penerapannya sistem, tentu ada beberapa tujuan yang ingin dicapai demi berjalannya visi dan misi.

Beberapa tujuannya dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

 

Mencegah Pemusatan Keuangan

Kewenangan pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah dilimpahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. 

Peningkatan kesejahteraan umum di daerah dapat terlaksana dengan baik seiring dengan penganggaran dan realisasi yang terbentuk.

 

Bentuk Demokrasi Pemerintah Daerah

Sistem ini merupakan bentuk usaha pendemokrasian pemerintah daerah untuk melibatkan masyarakat agar turut bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan.

 

Perbaikan Sosial Ekonomi di Daerah

Sistem pemerintahan ini juga membantu pemerintah daerah menyusun berbagai program dalam upaya perbaikan ekonomi sosial di tingkat daerah.

 

Baca Juga: Pentingnya Integrated Performance Management System di Perusahaan

 

Kelebihan dan Kekurangan Desentralisasi di Indonesia

 

Indonesia menerapkan asas otonomi daerah, yaitu pemerintah daerah berwenang mengurus sendiri aturan serta perekonomian daerah.

Hal ini lantas menjadi dampak dari desentralisasi yang diterapkan, di mana pemerintah pusat menyerahkan kewenangan pada pemerintah daerah.

Tentu penerapan asas ini menimbulkan dampak positif dan negatif. Salah satu kelebihannya yakni dapat mendorong perekonomian daerah menjadi lebih pesat, namun tak sedikit pula kekurangannya.

Sedangkan salah satunya kekurangannya adalah meningkatnya kompleksitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, ada kelebihan dan kekurangan desentralisasi. Berikut penjelasannya:

 

Kelebihan Desentralisasi

Berikut adalah beberapa kelebihan dari penerapan asas desentralisasi:

 

1. Menjadi Lebih Efektif

Penyelenggaraan pemerintah jadi lebih efektif di semua daerah karena tidak perlu menunggu arahan langsung dari pusat.

Untuk mengatasi masalah tertentu, pemerintah daerah tentunya tidak lagi harus menunggu adanya instruksi dari pemerintah pusat.

 

2. Meringankan Pekerjaan Pemerintah

Ketika tiap daerah melaksanakan kegiatan pemerintahannya sendiri, pekerjaan pemerintah pusat menjadi lebih ringan.

Upaya mengurangi penumpukan pekerjaan yang dimiliki pemerintah pusat diberlakukan sebagai upaya yang tepat.

 

3. Birokrasi Tidak Terlalu Panjang

Hal ini memangkas tahapan-tahapan prosedur dalam birokrasi sehingga dapat membuat sistem pemerintahan lebih efisien. 

 

4. Lebih Efisien Biaya

Tanpa adanya birokrasi yang panjang dan wewenang pasar dan finansial turut dipegang oleh pemerintah daerah, pengeluaran daerah jadi lebih terkontrol, hingga pelayanan masyarakat akan menjadi lebih cepat dan efisien.

 

5. Kemajuan Daerah Terukur

Pemerintah setempat akan lebih memperhatikan daerah yang tertinggal.

Pemerintah daerah menjadi lebih fokus membangun daerahnya, serta mengembangkan rencana dari beragam lembaga pemerintahan akan lebih terintegrasi.

 

6. Meningkatkan Hubungan Pusat dan Daerah

Pemerintah pusat tetap ikut andil dalam berbagai keputusan, sehingga bisa membuat hubungan pusat dan daerah akan tetap terjalin dengan baik.

 

Kekurangan Desentralisasi

Namun, asas ini tidak luput dari kekurangan. Di antaranya adalah sebagai berikut:

 

1. Perbedaan Kebijakan Antar Daerah

Karena pemerinta daerah bisa membuat kebijakannya sendiri untuk masing-masing daerah, maka dikhawatirkan tiap daerah memiliki banyak perbedaan dalam sistem otonomi daerahnya.

 

2. Timbulnya Paham Kedaerahan

Jika hal ini berlebihan, sikap ini dapat memicu perpecahan antar daerah, hingga paham kedaerahan dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional.

 

3. Terkikisnya Peran Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat tetap harus memiliki peran utama dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagai pemegang arahan tertinggi.

Namun hal ini bisa menyebabkan berkurangnya peran dan keterlibatan pemerintah pusat dalam daerah.

 

4. Penyelenggaraan Lebih Kompleks

Dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk memutuskan suatu perkara atas kebijakan pemerintah daerah. Karena itu, keseimbangan nasional bisa terganggu karena beragamnya kepentingan pemerintah daerah.

 

5. Rawan Eksploitasi Kekayaan Daerah

Dengan sistem pemerintahan ini, pemda bisa bebas menggunakan kekayaan daerahnya. Namun bila pemerintahan tidak berjalan dengan baik, maka ini bisa memicu eksploitasi dan korupsi.

 

6. Tidak Efektif Jika Pemerintah Daerah Tidak Kompeten

Desentralisasi bisa menambah beban inefektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, jika pemerintah tidak berjalan dengan baik.

 

Itulah hal mendasar tentang penerapan desentralisasi di mana asas tersebut memiliki kelebihan serta kekeurangannya hingga tidak lepas dari peranan pemerintah terkait penerapannya pada sistem pemerintahan Indonesia.

Semoga bermanfaat!