Di dalam administrasi publik, kita mengenal apa itu birokrasi. Tidak hanya di sebuah pemerintahan, praktik ini juga bisa kita temukan dalam organisasi kecil atau organisasi-organisasi dengan hirarkis.
Hal ini tentu membuat kita akrab dengan istilah birokrasi. Kali ini, LinovHR akan merangkum pembahasan ini secara ringkas namun tetap lengkap, mari simak!
Apa Itu Birokrasi?
Menurut KBBI, birokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah, dengan berpegang teguh pada hierarki dan jenjang jabatan.
Birokrasi juga diartikan sebagai sistem kerja yang serba lamban, penuh tata aturan, dan terlalu banyak liku yang perlu dilalui.
Sedangkan, berdasarkan etimologi, birokrasi berasal dari kata bureau + cracy yang memiliki arti suatu organisasi yang memiliki rantai komando yang berbentuk piramida, di mana lebih banyak orang yang berada di tingkat paling bawah daripada tingkat paling atas.
Sistem ini umum ditemukan pada instansi yang bersifat administratif dan militer.
Organisasi dengan sistem ini akan memiliki prosedur dan aturan yang ketat. Sehingga operasional yang berjalan kurang fleksibel dan kurang efisien.
Cara Kerja Birokrasi
Proses birokrasi identik dengan konotasi negatif seperti kesewenang-wenangan, kemubaziran, dan ketidakefisienan. Bahkan, masyarakat menggunakan istilah-istilah seperti birokrat, birokratis untuk konteks-konteks negatif.
Misalnya saja, menggambarkan seorang pejabat yang lebih mementingkan prosedural daripada efisiensi.
Dari sudut pandang struktural, birokrasi adalah upaya untuk memimpin organisasi melalui sistem yang tertutup. Sistem tertutup ini sangat formal dan kaku dengan tujuan untuk menjaga ketertiban.
Karakteristik birokrasi yang paling mudah diidentifikasi adalah penggunaan prosedur hierarki untuk mengambil keputusan yang bersifat otonom.
Seorang birokrat berasumsi bahwa suatu entitas tidak dapat bergantung pada sistem operasi yang terbuka, yang terlalu kompleks atau terlalu tidak pasti untuk dapat bertahan.
Sebaliknya, sistem tertutup dan ditinjau secara rasional adalah hal yang perlu diterapkan dan diikuti.
Teori Birokrasi
Ada banyak tokoh yang mengeluarkan teorinya mengenai birokrasi. Max Weber, sosiolog Jerman adalah salah seorang yang pertama kali memikirkan secara serius tentang pentingnya birokrasi di zaman modern.
Istilah ini sebenarnya berasal dari kata “bureau” dalam bahasa Prancis, yang merujuk pada kantor-kantor kecil yang didirikan oleh para wakil raja di kota-kota ketika mereka melakukan perjalanan ke seluruh negeri untuk urusan raja.
Jadi birokrasi secara harfiah berarti “pemerintahan dengan ruang kerja kecil.”
Karakteristik Birokrasi
Menurut Weber, birokrasi memiliki karakteristik sebagai berikut:
- Rantai komando yang bersifat hirarkis artinya pejabat birokrat yang paling atas memiliki kendali tertinggi, dan wewenang mengalir dari atas ke bawah
- Pembagian kerja yang jelas di mana setiap individu memiliki pekerjaan yang spesifik
- Aturan formal yang ditulis dengan jelas dan ditetapkan dengan baik yang diikuti oleh semua orang dalam organisasi
- Serangkaian tujuan yang didefinisikan dengan jelas yang diperjuangkan oleh semua orang dalam organisasi
- Perekrutan dan promosi jabatan berdasarkan prestasi; tidak ada pemberian pekerjaan kepada teman atau keluarga kecuali mereka memiliki kualifikasi terbaik.
- Prestasi kerja yang dinilai dari produktivitas, atau seberapa banyak pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh seseorang
Fungsi Birokrasi
Secara umum birokrasi memiliki fungsi untuk mencapai keteraturan dan rasionalisasi.
Tapi bukan hanya itu, secara umum beberapa fungsi dari birokrasi, yaitu:
- Mengurangi kebutuhan tenaga manusia dalam menjalankan kegiatan.
- Berperan dalam mengontrol informasi dan aliran informasi di dalamnya.
- Ketiga, birokrasi memiliki fungsi penting dalam pencatatan.
- Keempat, birokrasi bertanggung jawab dalam menstandarisasi aturan dan prosedur yang diterapkan.
- Dan terakhir, standar tersebut memastikan bahwa setiap orang dalam organisasi diperlakukan dengan sama tanpa memandang pangkat atau jabatan mereka.
Peran Birokrasi
Birokrasi memainkan peran kunci dalam menjalankan administrasi publik dengan melakukan peran berikut:
- Pelaksanaan kebijakan dan undang-undang pemerintah
- Peran dalam pembentukan kebijakan
- Menjalankan administrasi
- Fungsi penasihat
- Peran dalam pekerjaan legislasi
- Pekerjaan semi-yudisial
- Pengumpulan pajak dan penyaluran manfaat keuangan
- Pencatatan
- Peran dalam hubungan masyarakat
Peran tersebut menjadikan birokrasi sebagai tulang punggung dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.
Melalui pelaksanaan kebijakan dan undang-undang yang diberlakukan oleh pemerintah, birokrasi dapat memastikan bahwa tujuan pemerintah tercapai dengan baik dan efektif.
Baca Juga: Apakah yang Dimaksud dengan Struktur Organisasi Fungsional?
Jenis-jenis Birokrasi
Mengutip dari University of Central Florida, birokrasi memiliki tiga jenis umum yang nantinya akan disesuaikan oleh tiap negara tergantung dari model pemerintahan yang digunakan. Berikut ini tiga jenisnya:
1. Tipe Weberian
Jenis ini sangat bergantung pada penjelasan teori Max Weber mengenai birokrasi klasik, yaitu bahwa kompleksitas kehidupan yang meningkat akan sejalan dengan meningkatkannya tuntutan warga terhadap layanan pemerintahan.
Oleh karena itu, tipe Weberian adalah tipe dengan lembaga-lembaga yang sifatnya apolitis (terlepas dari politik), terorganisir secara hierarki, dan memiliki prosedur formal. Tipe ini dapat kita lihat dalam contoh ASN di Indonesia yang bekerja dengan tuntunan hierarki dan terlepas dari pengaruh politik.
Tipe ini bertujuan untuk menghilangkan hak istimewa yang mengakar dan menghentikan proses pengambilan keputusan sepihak dan pengelolaan yang tidak bertanggung jawab dari sekelompok pihak.
2. Tipe Akuisisi
Jenis birokrasi akuisisi adalah bersifat kompetitif dan umumnya dilakukan oleh pemerintahan yang punya iklim keterbukaan rendah dan berusaha untuk merugikan orang lain demi mendapatkan keinginannya.
Upaya ini kadang dapat berupa penekanan kepada pemimpin akan pentingnya tugas birokrasi mereka, namun dapat juga dengan menghabiskan seluruh sumber daya yang dialokasikan. Taktik ini akan mempersulit legislator untuk memotong anggaran birokrasi di masa depan.
Dengan cara ini, birokrasi dapat berkembang jauh melebihi apa yang diperlukan dan menghasilkan pemborosan yang seharusnya dapat digunakan dengan lebih efisien untuk hal lainnya.
3. Tipe Monopoli
Tipe ini umumnya ditemukan dalam perusahaan-perusahaan yang dimiliki negara. Di mana birokrasi dijalankan dengan asas keuntungan tunggal tanpa persaingan dan cenderung memberikan pelayanan publik yang buruk.
Birokrasi monopoli sangat tertutup dan memiliki tingkat respons yang rendah. Hal ini karena mereka tidak memiliki pesaing, maka mereka akan merasa nyaman dan sewenang-wenang dalam mengembangkan organisasi.
Contoh Birokrasi
Birokrasi adalah suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sejumlah pegawai atau birokrat yang bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas administratif dan layanan publik. Contoh birokrasi di Indonesia antara lain:
-
Kementerian
Kementerian adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsi di bidang tertentu, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Perhubungan.
-
Badan
Badan adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang spesifik, seperti Badan Pusat Statistik, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
-
Dinas
Dinas adalah unit kerja yang dibentuk oleh pemerintah di tingkat daerah untuk melaksanakan tugas-tugas administratif di bidang tertentu, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pekerjaan Umum.
-
Kantor
Kantor adalah unit kerja yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas administratif yang bersifat umum, seperti Kantor Walikota, Kantor Bupati, dan Kantor Gubernur.
-
Satuan
Satuan adalah unit kerja yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas khusus, seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Lalu Lintas, dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19.
Jika dilakukan dengan potensi maksimal birokrasi dapat memberikan keadilan dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan.
Namun, birokrasi juga dapat menjadi lambat dan canggung dalam menghadapi perubahan atau situasi yang tidak terduga.
Untuk mengimplementasikan birokrasi yang baik, diperlukan aturan dan prosedur yang jelas, sistem pengawasan dan evaluasi yang efektif, pelatihan dan pengembangan yang baik, partisipasi masyarakat yang kuat, serta sistem penghargaan dan sanksi yang baik.
Nah, itu dia informasi lengkap seputar birokrasi mulai dari pengertian hingga contohnya. Semoga informasi di atas bermanfaat untuk Anda!
